Rabu, 08 April 2009

KMB dan Pergulatan Menuju Kekuasaan (Potret Koalisi Lintas Ideologi)

 
Oleh; M.J Latuconsina


Dipastikan pada Juli 2008 mendatang, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung akan di gelar di Provinsi Maluku. Menghadapi pesta demokrasi lokal, yang baru pertama kali digelar di Provinsi Maluku tersebut, partai-partai politik yang memiliki fungsi rekruitmen calon pimpinan politik, tengah disibukan dengan proses kandidasi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 Bagi Partai Golongan Karya (Golkar) dan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapat mengajukan calon kepala daerah (calkada), dan wakil kepala daerah (cawalkada), untuk ditampilkan sebagai kontestan pilkada langsung di Maluku. Hal ini dikarenakan kedua partai politik ini memiliki jumlah kursi yang maksimal di DPRD Maluku. 
Namun lain halnya dengan partai-partai politik, yang minim jumlah kursi bahkan tidak memiliki kursi sama sekali di DPRD Maluku, tentu tidak dapat mengajukan calkada dan cawalkada. Pasalnya aturan main dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberikan peluang bagi mereka untuk mengajukan calkada dan cawalkada.
Koalisi Lintas Idiologi
Satu-satunya jalan bagi partai-partai politik, yang minim jumlah kursi, bahkan tidak memiliki kursi di DPRD Maluku, untuk dapat mencalonkan figur calkada dan cawalkada, dalam pilkada langsung di Maluku, adalah dengan melakukan koalisi. Jika tidak melakukan koalisi, tentu impian partai-partai kecil tersebut untuk mengikuti pilkada langsung, bakal tidak bisa terwujud, karena akan teriliminasi oleh aturan main.
Hal ini yang kemudian melatarabelakangi Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Serikat Indonasia (PSI), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaen, Partai Merdeka, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), dan Partai Patriot Pancasila, memilih berkongsi dibawah payung Koalisi Maluku Bersatu (KMB) guna mengusung pasangan calkada dan cawalkada.
Koalisi yang dilakukan partai-partai politik kecil yang terhimpun dalam KMB tersebut, diperkirakan akan lebih terfokus pada koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan (policy blind coalitions). Bentuk koalisi ini menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi di parlemen, minimal winning coalition dan asumsi partai bertujuan ”office seeking” (memaksimalkan kekuasaan). Bentuk koalisi seperti ini loyalitas peserta koalisi sulit terjamin dan sulit diprediksi.(Romli, 2007). 

Dibalik koalisi itu, terdapat hal menarik yang perlu menjadi perhatian kita, pasalnya koalisi sepuluh partai politik tersebut memiliki idiologi partai yang berbeda; PPIB, PKPB, PSI, PPDK, PBSD, Partai Patriot Pancasila, dan Partai Merdeka beridiologi Pancasila. Sementara PNBK dan PNI Marhaenis memiliki idiologi Marhaenisme. Hanya PBB yang memiliki idiologi Islam. Tentu kesepuluh partai politik ini, mengesampingkan perbedaan idiologi yang mereka anut, demi kepentingan untuk memperoleh jabatan publik.
Namun sebenarnya, perbedaan idiologi bukan saja menjadi trend partai politik kecil di Maluku untuk berkoalisi dalam pilkada langsung. Pada pilkada langsung di Kota Dumai, hal yang sama pernah terjadi, dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki basis konstituen Islam, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang memiliki basis konstituen Kristen, memilih berkoalisi dalam mengusung pasangan Zulkifli-Sunarjo. Koalisi lintas idiologi ini pun membuahkan hasil, dengan kemenangan duet pasangan ini dalam pilkada langsung. 
Terkait dengan itu, menurut Mujani (2003), sebuah koalisi partai dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan platform di antara partai yang akan berkoalisi tersebut. Platform yang dimaksud termasuk dalam masalah agama dan ekonomi. Tapi, koalisi juga bisa dibangun atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi. 
Pergulatan Menuju Kekuasaan
Pergulatan KMB untuk menuju kekuasaan, bersama partai politik peserta kontestan pilkada langsung Maluku tengah terjadi. Boleh dikata pasca Orde Baru, KMB merupakan koalisi akbar partai-partai politik dalam menghadapi pilkada langsung di Maluku. Sehingga jika saja kedepan KMB dapat memenangkan calkada dan cawalkada yang diusung mereka, maka local goverment di Maluku akan dipimpin oleh pemerintahan koalisi.
Hal serupa, pernah terjadi dalam pilkada langsung di DKI Jakarta, dimana pasangan Fauzi Bowo-Prijanto yang diusung koalisi 19 partai politik, akhirnya berhasil mengalahkan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang dicalonkan PKS. Sehingga pemerintahan Fauzi Bowo-Prijanto adalah pemerintahan koalisi partai yang mengusung mereka dalam pilkada langsung tersebut.
Terlepas dari itu, mampukah KMB mengulangi sukses koalisi akbar, yang berhasil menghantarkan duet Fauzi Bowo-Prijanto dalam memenangkan pilkada langsung DKI Jakarta? Tentu ia, peluang KMB untuk memenangi pilkada langsung Maluku masih sama besarnya dengan peluang PDI-P dan Partai Golkar, yang juga mengusung calkada dan cawalkada. Hal ini bisa saja terjadi jika KMB dapat mengakomodir figur yang memiliki personalitas kuat di mata pemilih Maluku. 
Lantas apakah Abdullah Tuasikal, Samuel Kalolu, Azis Samual, M.Saleh Latuconsina, Semuel P. Puttileihalat dan Made Rahman Marasabessy, yang mendaftar di KMB sebagai kandidat kepala daerah memiliki personalitas kuat di mata pemilih Maluku?. Tentu semuanya terpulang kepada keakuratan KMB untuk mampu menyeleksi figur-figur kandidat kepala daerah mana, yang memiliki personalitas kuat di mata pemilih Maluku.
Namun jika kedepan KMB mengusung calkada, dan cawalkada yang tidak memiliki personalitas kuat di mata pemilih Maluku. Tentu kans KMB untuk memenangkan pilkada langsung di Maluku tetap ada, sepanjang KMB solid ditandai dengan adanya simpati pemilih yang cukup besar terhadap KMB. Sehingga dalam pilkada langsung mereka akan mencoblos figur kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang diusung oleh KMB.
Dengan demikian, agar KMB dapat sukses memenangkan pasangan calkada dan cawalkada, yang diusung dalam pilkada langsung Maluku, terpulang kepada kemampuan KMB untuk mensinergikan keunggulan personalistas figur calkada dan cawalkada yang di rekrut, dan diikuti dengan memperkokoh kongsi politik dalam internal KMB. Sehingga kedua-duanya akan bekerja efektif dalam memenangkan pilkada langsung di Maluku. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar